BANYUWANGI, INFOX.ID – Gelombang kritik terhadap kepemimpinan daerah mulai mengemuka. Sebuah spanduk bernada protes keras terhadap Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi muncul di ruang publik, memantik perhatian warga. Spanduk tersebut memuat seruan tegas bertajuk “#TURUNKAN!!” disertai visual siluet pemimpin daerah dengan tanda silang merah di bagian wajah.
Kemunculan spanduk ini bukan sekadar ekspresi simbolik. Di baliknya, terdapat sederet tudingan serius terkait dugaan praktik tata kelola pemerintahan yang dinilai menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai elemen perlawanan terhadap “pengijon” kekuasaan secara terbuka melontarkan enam tuntutan utama yang menyoroti berbagai sektor strategis, mulai dari dugaan praktik ijon proyek, kebijakan pembatasan usaha, hingga persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Enam Poin Sorotan
Dalam spanduk tersebut, mereka menuntut:
1. Penghentian praktik ijon proyek yang dianggap merusak prinsip pemerintahan bersih dari KKN.
2. Pencabutan Surat Edaran Sekda terkait pembatasan jam operasional toko modern atau waralaba.
3. Penyelesaian pembangunan Jembatan Sarongan–Kandangan yang telah mangkrak selama dua tahun.
4. Penindakan tegas terhadap pengemplang pajak hotel dan restoran yang nilainya disebut mencapai Rp400 miliar.
5. Penanganan serius kondisi lingkungan di Muncar yang dikaitkan dengan meningkatnya kasus ISPA akut di tengah potensi perikanan bernilai besar.
6. Evaluasi atas SILPA yang berasal dari utang sebesar Rp319,5 miliar pada tahun 2025, yang dinilai sebagai indikator lemahnya kinerja pengelolaan anggaran.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 6 Mei 2026, pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul di Kantor Pemda Banyuwangi.
Salah satu narasumber, M. Amrullah, S.H., menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dinilai tidak kunjung diselesaikan.
“Ini bukan sekadar aksi biasa. Ini adalah akumulasi dari keresahan masyarakat yang merasa tidak didengar. Banyak persoalan yang dibiarkan berlarut, mulai dari dugaan praktik ijon proyek, pajak yang tidak tertib, hingga kondisi lingkungan di Muncar yang berdampak langsung pada kesehatan warga,” tegasnya.
Amrullah juga menekankan bahwa aksi ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersuara secara terbuka.
“Kalau pemerintah tidak segera merespons, maka wajar jika kepercayaan publik terus menurun. Kami mengajak masyarakat untuk hadir dan menyuarakan tuntutan ini agar ada langkah nyata, bukan sekadar janji,” tambahnya.
Aksi yang direncanakan akan diisi dengan orasi bergantian serta pembentangan spanduk ini diperkirakan akan di ikuti 5000 orang dan menjadi ujian serius bagi respons Pemerintah Daerah terhadap kritik publik yang kian menguat.
(Tim).
