BANYUWANGI,INFOX.ID – Kerusakan Jalan Plantaran, Dusun Plantaran, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, kembali memicu sorotan tajam. Di tengah kondisi jalan yang bertahun-tahun dikeluhkan warga karena menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan, justru beredar dokumen yang menunjukkan adanya dana kontribusi atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp40 juta setiap tahun. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik: ke mana arah pemanfaatan dana tersebut dan mengapa belum berdampak nyata terhadap kebutuhan paling mendesak masyarakat?
Dokumen yang diterima redaksi memuat sejumlah bukti transaksi, di antaranya Sumbangan/Kontribusi Desa Bayu sebesar Rp 15 juta, Panitia Gumuk Candi Barak Rp 25 juta, serta bukti transfer Rp 2 juta dan Rp 8 juta ke rekening atas nama Desa Bayu Kecamatan Songgon. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi yang menguraikan secara terbuka mengenai mekanisme penerimaan, dasar penggunaan, maupun laporan pertanggungjawaban dana tersebut sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Desa Bayu menyatakan bahwa Jalan Plantaran merupakan jalan kabupaten, sehingga perbaikannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Namun bagi masyarakat, penjelasan tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan. Warga tidak hanya mempertanyakan status jalan, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah desa memperjuangkan pemanfaatan dana kontribusi perusahaan agar benar-benar menyentuh kepentingan publik.
“Kalau memang setiap tahun ada dana kontribusi perusahaan, masyarakat berhak tahu uang itu dipakai untuk apa. Jangan sampai yang terlihat hanya dokumen penerimaan, sementara jalan yang setiap hari kami lalui tetap rusak,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Di tengah polemik tersebut, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Banyuwangi turut menyoroti dugaan belum optimalnya transparansi pengelolaan dana kontribusi perusahaan di Desa Bayu. AWI menilai keterbukaan informasi merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan sehingga masyarakat berhak mengetahui besaran dana yang diterima, program yang dibiayai, hingga manfaat nyata yang dirasakan warga.
Ketua DPC AWI Banyuwangi, Indra menegaskan, sorotan tersebut bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum, melainkan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, ketika kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur belum terpenuhi, sementara beredar informasi adanya dana kontribusi rutin, maka wajar apabila publik meminta penjelasan secara terbuka. “Transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Secara hukum, hingga saat ini belum terdapat hasil audit maupun putusan dari lembaga berwenang yang menyatakan adanya pelanggaran dalam pengelolaan dana kontribusi tersebut. Namun apabila dana tersebut masuk dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaannya wajib berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.
Atas dasar itu, masyarakat bersama AWI DPC Banyuwangi mendesak Inspektorat Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan penelaahan terhadap mekanisme pengelolaan dana kontribusi tersebut serta meminta Pemerintah Desa Bayu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan pihak perusahaan membuka seluruh informasi yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan dana kepada publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghilangkan spekulasi sekaligus memastikan setiap rupiah dana yang diperuntukkan bagi masyarakat benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan.
(Tim).
