BANYUWANGI, INFOX.ID –
Kubangan bekas tambang Galian C kembali menelan korban jiwa. Seorang warga yang tengah memancing dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di kubangan bekas galian C pada Senin, 9 Februari 2026. Lokasi kejadian berada tepat di depan kawasan wisata AIL, wilayah Rogojampi, Banyuwangi.
Kubangan maut tersebut diketahui merupakan bekas aktivitas tambang Galian C yang hingga kini dibiarkan menganga tanpa pengamanan, reklamasi, maupun penutupan. Tambang itu disebut-sebut milik inisial “M” yang dikenal sebagai Ketua Partai Demokrat di wilayah setempat.
Ironisnya, kejadian tragis ini bukan kali pertama. Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat sipil seperti IWB dan Pasopati Jatim telah berulang kali menghimbau dan mendesak agar kubangan besar bekas tambang tersebut segera ditutup demi mencegah korban jiwa. Namun, peringatan itu seolah diabaikan.
“Kubangan besar itu sengaja dibiarkan, terkesan dilindungi. Bahkan setelah menelan korban, tidak ada tindakan tegas. Seolah-olah tambang itu masih dibutuhkan,” ungkap salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Pasca kejadian maut ini, sikap sejumlah pihak justru dinilai saling lempar tanggung jawab. Kepala Desa Karangbendo menyatakan bahwa lokasi kubangan bekas galian C tersebut masuk wilayah Desa Badean.
“Menurut keterangan Kepala Desa Karangbendo, lokasi bekas galian C yang sengaja dibiarkan itu masuk wilayah Desa Badean,” pungkasnya.
Namun saat dikonfirmasi, Kepala Desa Badean justru mengarahkan awak media untuk menanyakan persoalan tersebut ke Kapolsek Rogojampi.
“Mohon maaf, silakan tanyakan ke Kapolsek Rogojampi,” ujar Kades Badean singkat.
Anehnya, ketika awak media mengonfirmasi Kapolsek Rogojampi, jawaban yang diterima justru kembali diarahkan ke pemerintah desa.
“Bilang saja di Desa Karangbendo,” jawab Kapolsek Rogojampi.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kubangan maut tersebut? Mengapa tidak ada satu pun pihak yang berani mengambil sikap tegas, terlebih setelah korban jiwa kembali berjatuhan?
Publik kini mendesak aparat penegak hukum, Pemkab Banyuwangi, serta instansi terkait untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk menelusuri legalitas tambang, kewajiban Reklamasi, serta dugaan pembiaran yang berujung pada hilangnya nyawa warga.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam penegakan hukum, keselamatan lingkungan, dan perlindungan nyawa masyarakat. Jangan sampai tragedi ini berlalu tanpa keadilan, lalu kembali menunggu korban berikutnya.
(Tim).
