BANYUWANGI, INFOX.ID –
Polemik pengelolaan perkebunan di wilayah Alas Sukses Entalase, Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, kian memanas. Komunitas Info Warga Banyuwangi (IWB) secara terbuka menyoroti sikap manajemen PT PP London Sumatra Indonesia Tbk yang dinilai tidak transparan dan cenderung menghindari tanggung jawab publik.Senin (4/5/2026)
Sorotan itu menguat setelah jajaran direksi perusahaan absen dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDUP) Komisi IV DPRD Banyuwangi—forum resmi yang semestinya menjadi ruang klarifikasi atas berbagai persoalan krusial. Alih-alih hadir langsung, perusahaan hanya mengirimkan perwakilan tanpa kewenangan strategis, memunculkan tanda tanya besar terkait keseriusan penyelesaian masalah.
Ketua IWB, Abi Arbain, menilai absennya pengambil keputusan bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat adanya upaya menghindari akuntabilitas.
“Ini bukan sekadar rapat biasa. Ini menyangkut nasib ekonomi masyarakat yang hidup berdampingan dengan perkebunan. Ketidakhadiran direksi patut dipertanyakan—ada apa yang sedang dihindari?” tegas Abi.
Di balik absennya direksi, IWB mengungkap sejumlah persoalan yang belum terselesaikan dan justru semakin mengarah pada dugaan pelanggaran tata kelola. Salah satunya terkait Surat Keputusan (SK) Bupati atas pengajuan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) yang telah disampaikan masyarakat melalui pemerintah desa, namun hingga kini belum pernah dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes).
Situasi ini dinilai janggal. Mekanisme partisipatif yang seharusnya menjadi dasar penetapan CPCL justru tidak dijalankan, membuka ruang spekulasi adanya proses yang tidak transparan.
Tak hanya itu, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dipertanyakan. Hingga kini, implementasinya dinilai minim dan tidak sebanding dengan dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
Puncak sorotan tertuju pada dugaan manipulasi data CPCL. IWB mengklaim menemukan indikasi kuat bahwa sejumlah nama dalam daftar CPCL bukan berasal dari masyarakat yang berhak, melainkan diduga merupakan karyawan kebun itu sendiri.
“Ini harus dibuka seterang-terangnya. Ada dugaan manipulasi data. Banyak nama CPCL yang justru berasal dari internal kebun. Kalau ini benar, maka ada ketimpangan serius dalam kebijakan yang mengabaikan masyarakat lokal,” ungkap Abi.
Ia juga menegaskan bahwa proses tersebut diduga berlangsung tanpa koordinasi dengan pemerintah desa, yang seharusnya menjadi pihak kunci dalam verifikasi dan legitimasi data calon penerima.
Menanggapi sorotan tersebut, pihak perwakilan perusahaan melalui manajer kebun, Tarmiji, menyampaikan bahwa ketidakhadiran jajaran direksi dalam RDUP bukan karena menghindar, melainkan karena tidak menerima undangan resmi.
“Undangan yang kami terima hanya ditujukan kepada manajer kebun, bukan kepada direksi. Karena itu, yang hadir hanya perwakilan sesuai undangan,” ujarnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik. IWB menilai, dalam konteks persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, kehadiran pengambil kebijakan tetap menjadi kebutuhan mendesak, terlepas dari aspek administratif undangan.
Temuan dan dinamika ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah proses penetapan CPCL telah berjalan sesuai prinsip transparansi dan keadilan, atau justru disusupi kepentingan tertentu?
Jika tidak segera dijelaskan secara terbuka, kondisi ini berpotensi memperdalam konflik sosial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan maupun pihak-pihak terkait.
IWB pun mendesak agar pihak direksi PT PP London Sumatra Indonesia Tbk segera hadir secara langsung di forum resmi, membuka seluruh data CPCL secara transparan, serta memberikan klarifikasi menyeluruh atas dugaan yang berkembang.
“Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa tidak berani hadir langsung dan membuka data ke publik?” pungkas Abi.
(Tim).
